JAKARTA: Pemerintah membantu persiapan petugas rekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk melakukan prosedur pencarian pekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Direktur Penyiapan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Arifin Purba menyatakan ancaman moratorium penempatan TKI penata laksana rumah tangga ke seluruh negara akan berdampak pada nasib petugas rekrut.
"Guna menghindari adanya desakan moratorium maka mulai sekarang PRC [petugas rekrut calon] TKI wajib melakukan prosedur pengurusan administrasi dengan benar," katanya Selasa, (24/7/2012).
Arifin menuturkan pemerintah mengakui keberadaan PRC TKI yang merupakan ujung tombak dalam perekrutan calon pekerja di daerah, tapi dalam melakukan aktivitasnya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Menurut dia, selama ini tercatat 80% permasalahan TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) di luar negeri bersumber dari dalam negeri.
Dari 80% itu, lanjutnya, ada sekitar 50% permasalahan disebabkan oleh ulah petugas rekrut yang tidak melakukan prosedur yang benar dalam merekrut calon pekerja.
Dia mengungkapkan sejak mantan Menaker Sudomo perbaikan untuk petugas rekrut ini sudah dilakukan.
Pada 1984, petugas rekrut itu namanya Pialang TKI, lalu berubah menjadi Petugas Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI).
Selanjutnya, pada 1998 namanya berubah menjadi, calo, sponsor, tekong, petugas lapangan dan di 2012 namanya berubah lagi menjadi PRC TKI. (ra)
Showing 0 - 0 of 0 comments