JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan sisa dana blokir sebesar Rp2,99 triliun baru bisa dicairkan setelah adanya penandatanganan perjanjian pinjaman untuk dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri, dan keluarnya izin pelaksanaan proyek tahun jamak untuk yang didanai dari APBN.
Kepala Biro Perencanaan dan Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjayanto mengatakan sebelum keluarnya dua aturan tersebut, maka dana blokir tidak akan bisa dicairkan.
Akan tetapi, katanya, saat ini mereka tengah berupaya untuk percepatan pencairan dengan menyiapkan persyaratan pencairan, seperti kelengkapan data administrasi, hasil studi kelayakan proyek, dan negosiasi lebih detail dengan pemerintah pemberi pinjaman.
“Sisa yang belum dicairkan ada sekitar Rp2,99 triliun, rinciannya Rp11,96 trilun merupakan dana dari APBN murni, dan sisanya Rp1,03 triliun dari pinjaman luarnegeri,” ujarnya di Jakarta hari ini, Kamis (7/6).
Taufik mengatakan pencairan diperkirakan akan dilaksanakan semester II/2012 ini juga, dan diperkirakan tidak akan mengganggu rencana pembangunan. Pasalnya, proyek yang didanai merupakan proyek tahun jamak yang kegiatannya memakan waktu dua hingga empat tahun anggaran.
Sementara itu, untuk proyek yang sifatnya single years, katanya, sudah dicairkan sejak akhir Mei 2012 lalu. Umumnya, dana tersebut terblokir hanya karena proses administrasi yang belum dilengkapi saja, sehingga lebih mudah dicairkan. Nilai untuk proyek single years itu yakni sekitar Rp1,44 triliun.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, total dana yang terblokir tahun ini mencapai Rp4,43 triliun, dengan rincian Rp3,20 triliun merupakan dana APBN, dan Rp1,23 triliun dana dari pinjaman luar negeri.
Adapun proyek-proyek yang tertunda pelaksanaannya karena blokiran tersebut mayoritas merupakan kegiatan penanganan jalan yang angkanya mencapai Rp2,44 triliun.
Untuk meminimalisir adanya dana blokir tahun depan, katanya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan beberapa langkah.
Misalnya, mengurangi besadran dana pinjaman luarnegeri terutama ke Negara yang memiliki syarat dan bunga tinggi. Kemudian meningkatkan perencanaan proyek pembangunan, seperti proses studi kelayakan dan desain dasar, sehingga izin pelaksanaan proyek dan tender bisa segera diterbitkan.
Taufik berharap dengan makin tingginya anggaran Kementerian PU tahun depan yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 triliun, baik besaran dana blokir ataupun penyerapan anggaran tidak terlalu besar di akhir tahun.
Karena itu, mereka sejak saat ini sudah mulai menyiapkan rencana proyek dan persiapan tender, sehingga penawaran proyek yang akan dibangun tahun depan, diprediksi bisa segera dilaksanakan pada November 2012 mendatang.
Untuk penyerapan anggaran tahun ini, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto telah menyatakan realisasinya diharapkan bisa mencapai 95%, dari total anggaran yang mencapai Rp75 triliun setelah adanya penambahan anggaran. (sut)
BERITA LAINNYA:
Showing 0 - 0 of 0 comments