Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Keseriusan para calon Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan di kawasan Ibu Kota masih diragukan karena dinilai belum memiliki kemauan politik atau politicall will yang kuat.

Tulus Abadi, anggota Dewan Kota DKI Jakarta mengatakan lima kandidat Gubernur DKI Jakarta menjadikan isu penanganan masalah kemacetan sebagai bahan kampanye menjelang Pemilihan Umum Daerah.

Namun, katanya, isu kemacetan itu perlu didukung dengan kemauan politik yang kuat. "Selama ini, kemauan politik pemerintah untuk mengatasi kemacetan itu yang tidak ada," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Dia meragukan para kandidat Gubenur DKI benar-benar memahami akar persoalan kemacetan yang semakin parah di kawasan Ibu Kota. "Apakah mereka memahami konteks persoalan?," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit juga mengkritik  rendahnya implementasi 17 program aksi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diinstruksikan Wakil Presiden.

Menurutnya ada persoalan komitmen pemerintah yang menjadi penanggung jawab program, alokasi anggaran dan rendahnya kordinasi operasional di lapangan. “Jadi, gagasan otoritas transportasi Jabodetabek harus digulirkan,” katanya, kemarin.

Dia menilai 17 program aksi itu tidak dirancang dalam satu satu platform rencana yang komprehensif, baik jenis kegiatan, kapan akan dilakukan dan oleh siapa yang akan melakukannya serta sumber pembiayaannya.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya mendorong agar pemerintah mewujudkan Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) dan menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. (Bsi)