Bisnis Indonesia - Bisnis.com

JAKARTA: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebutkan money politic, isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan), masalah DPT (daftar pemilih tetap), dan netralitas penyelenggara pemilu akan memicu masalah dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Agar keempat hal tersebut bisa diredam, Perludem meminta panitia pengawas pemilu untuk bekerja keras agar hal tersebut tidak memengaruhi masyarakat dan pilkada dapat berlangsung kondusif, aman, tertib, transparan, jujur, dan terbuka.

"Jangan sampai ada isu-isu yang beredar di masyarakat yang dapat mengarahkan konflik atau gesekan antar warga kedua pendukung pasangan calon yang lolos dalam putaran kedua (Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Basuki T. Purnama) tersebut," kata Direktur Perludem Titi Anggraini dalam acara Evaluasi Panwaslukada DKI, di kantor Panwaslu, Jakarta, Rabu (25/7).

Pemberian zakat, infaq, dan sadaqoh yang berpelung terjadi selama bulan puasa ini, kata Titi, merupakan bentuk dari kampanye terselubung dengan upaya menarik simpati masyarakat. Agar hal ini tidak terjadi dan meluas, menurutnya panwaslu harus mengampanyekan hal tersebut pada masyarakat.

Isu SARA yang mulai berkembang belakangan ini, sambungnya, merupakan hal yang sangat sensitif sehingga bisa menimbulkan gesekan antar warga. Panwaslu memili peran yang besar untuk menghilangkan hal tersebut.

Terkait masalah DPT, Titi mengingatkan panwaslu agar bisa merespon setiap laporan masyarakat dalam perbaikan DPT. "Kalau pada putaran kedua, ternyata orang yang mendaftar kembali pada perbaikan DPT, tapi tidak bisa juga mendapatkan hak pilihnya tanpa ada penjelasan apa pun dari pihak KPU maupun Panwaslu, maka bisa memicu masalah yang besar lagi," paparnya.

Selanjutnya, Titi mendesak panwaslu untuk memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara pemilu yang tidak netral atau kedapatan memihak salah satu pasangan calon.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah menegaskan akan melakukan pengawasan dan monitoring lebih fokus terhadap keempat isu tersebut.  Ia menyampaikan isu SARA yang berkembang di dunia maya, sudah dihapus seluruhnya.

Dia mengharapkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika keempat isu itu terjadi di wilayahnya masing-masing baik selama persiapan hingga pelaksanaan pencoblosan pada 20 September nanti.(msb)