Bisnis Indonesia - Bisnis.com

ATHENA: Masa depan keanggotaan Yunani di Uni Eropa ditentukan hari ini melalui pemilihan umum (pemilu) yang diadakan oleh 9,85 juta warganya mulai dari pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Yunani.

Mantan Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos mengatakan pemilu ini akan menentukan masa depan negaranya. Menurutnya, hasil pemilu ini juga dapat menggiring negara tersebut ke jurang kemiskinan dan kebangkrutan.

“Hari Minggu ini adalah penentuan apakah kita tetap di Eropa dan euro, atau kita ambil jalan yang sulit, tapi aman,” pekiknya kepada simpatisan Partai Pasok dalam kampanye terakhir partai sosialis itu akhir pekan lalu, 5 Mei 2012.

Selain Partai Pasok, pemilu pertama sejak negara tersebut menjadi biang keladi dari krisis utang Eropa ini juga diwarnai Partai Demokrasi Baru, yang menolak dana talangan (bailout) dan menjanjikan penghematan anggaran.

Apabila hasil pemilu ini buntu, maka dana bailout dan keanggotaan Yunani di euro akan terancam oleh ketidakstabilan politik yang muncul. Berdasarkan hasil jajak pendapat, Demokrasi Baru unggul.

Namun, kalau partai ini menang, maka pimpinannya, Antonis Samaras, memiliki opsi bergabung dengan Venilos dalam pemerintahan. Kedua partai yang selalu bergantian mengisi pemerintahan sejak 1974 ini memang sempat bergabung menggantikan Perdana Menteri Lucas Papademos.

Pada awal tahun ini, mereka mendapatkan paket penyelamatan dari Uni Eropa yang menyelamatkan Yunani dari keruntuhan. Namun, paket senilai 130 miliar euro itu mensyaratkan Yunani untuk memiliki tabungan senilai 11,6 miliar euro pada 2013 dan 2014.

Samara berjanji jika menang akan menegosiasikan ulang persyaratan yang ada dengan Uni Eeropa dan Dana Moneter Internasional (IMF), pemberi dana bailout. Dia menjanjikan pemotongan pajak untuk bisnis, sehingga dapat memacu perekonomian dan mengurangi keborosan dari sektor layanan publik.

Menurutnya, kemenangan Partai Demokrasi Baru akan memastikan kestabilan yang dibutuhkan negara tersebut. “Anda tidak dapat memiliki pekerjaan dan kemajuan dengan politik yang tidak stabil. Masa depan Eropa untuk anak-anak kita tergantung padanya” tadasnya.

Meskipun mendukung Demokrasi Baru yang menolak bailout, jajak pendapat juga menunjukkan sebagian masyarakat Yunani tidak ingin meninggalkan euro atau melepaskan keanggotaannya di UE.

Namun menurut para analis dan ekonom, dukungan terhadap sikap anti bailout, yang juga berarti penolakan bantuan dari Uni Eropa dan IMF, justru dapat mengancam keanggotaan Yunani di zona euro.

Menurut Fitch Ratings, keluarnya Yunani dari Uni Eropa dapat menyalakan kembali kekhawatiran tentang nasib anggota lain yang juga tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan defisit serta utang yang banyak.

“Hal ini dapat berujung pada review terhadap rating semua negara disana, dimana Siprus, Irlandia, Italia, Portugis, dan Spanyol mungkin akan diturunkan,” tegas lembaga pemerinkat internasional tersebut dalam laporannya pada 3 Mei 2012.

Sementara itu, Komisaris Urusan Ekonomi dan Keuangan Uni Eropa (UE) Olli Rehn mengusulkan fleksibilitas dalam memaksakan aturan pengurangan defisit kepada negara-negara yang tengah berjuang memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pemilu Yunani dan Perancis dapat menggoyahkan gerakan penghematan anggaran yang dipimpin Jerman, menyusul perekonomian Spanyol dan Belanda yang terjungkal ke jurang resesi.

Adapun Francois Hollande, yang unggul dalam pemilu Perancis putaran pertama, mengajak masyarakat benua biru untuk lebih folus pada perjanjian fiskal.

“Perjanjian ini memerlukan cukup ruang untuk penilaian, berdasarkan analisis ekonomi dan ketentuan legalnya ketika diaplikasikan secara kongkrit,” ujar Rehn hari ini di Brussels. (Bloomberg/03/Bsi)