JAKARTA: Para pegiat transportasi menyoroti rendahnya implementasi 17 program aksi untuk mengatasi kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sejak diluncurkan pada September 2010.
Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta Tulus Abadi mengatakan 17 rencana aksi yang diinstruksikan Wakil Presiden Boediono jalan di tempat akibat lemahnya politicall will pemerintah.
Padahal untuk mengatasi kemacetan di kawasan Ibu Kota, diperlukan politicall will yang kuat baik dari Pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. "17 Program aksi itu tidak jalan," katanya kepada Bisnis, Kamis 3 Mei 2012.
Dia menilai rencana aksi itu tidak ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah meskipun secara konsep program itu dapat dijalankan. "Persoalan kemacetan ini memang tidak serius ingin diatasi oleh pemerintah."
Sebelumnya Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit juga mengkritik rendahnya implementasi 17 program aksi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diinstruksikan Wakil Presiden.
Menurutnya ada persoalan komitmen pemerintah yang menjadi penanggung jawab program, alokasi anggaran dan rendahnya kordinasi operasional di lapangan. "Jadi, gagasan otoritas transportasi Jabodetabek harus digulirkan," katanya. (ra)
>BACA JUGA
Showing 0 - 0 of 0 comments