JAKARTA: Pemerintah dinilai perlu mengintervensi tata niaga kedelai dengan mengatur importirnya agar dipastikan tersedia dan terjangkau di masyarakat.
Franky Sibarani, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), menuturkan kebijakan pemerintah yang menghapus bea masuk tidak cukuup karena hanya bersifat jangka pendek dan hanya bersifat psikologis.
Menurutnya, Gapmmi mendukung badan usaha milik negara (BUMN) terkait dengan perdagangan, seperti Badan Usaha Logistik (Bulog) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga ditugaskan untuk impor.
“Peran utama dari dua BUMN itu adalah untuk menjamin kestabilan harga dan jumlah pasokan di masyarakat,” katanya, Minggu (29/7/2012).
Dia menambahkan persepsi swasembada kedelai hendaknya jangan terlalu dipaksakan. Hal itu disebabkan selama secara ekonomis tidak menarik bagi petani, penanaman kedelai secara besar-besaran tidak akan terjadi.
Selama ini petani masih menempatkan kedelai sebagai tanaman selingan, setelah padi. Oleh karena itu, importasi kedelai masih menjadi penting tetapi harus dalam kendali pemerintah.
Selain itu, langkah cepat perlu segera dilakukan mengingat kekeringan di Amerika Serikat akan berlangsung panjang, diprediksi sampai Oktober tahun ini.
“Di sisi lain, kebutuhan Cina meningkat. Itu diduga karena mereka ingin mengamankan stoknya,” tegasnya.
Gapmmi mendukung langkah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, agar beberapa langkah strategisnya segera dilakukan supaya tempe dan tahu tidak langka dalam beberapa bulan ke depan.
Kedelai sudah menjadi komoditas penting di masyarakat. Di sisi lain, produksi pertaniannya masih jauh dari skala ekonomis yang menarik bagi petani. (ra)
Showing 0 - 0 of 0 comments