MALANG: Puluhan aktivis Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya (UB) Malang menggelar aksi simpatik berupa pengumpulan koin untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi dilakukan aktivis PP Otoda dengan cara turun ke jalan di Jalan Veteran Malang, Rabu (27/6). Mereka menggalang koin dari pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan yang melintas dengan menyodorkan kotak kardus bertuliskan `Koin Untuk KPK`.

Koordinator Aksi PP Otoda UB Malang, Syahrul Sajidin, mengatakan aksi yang dilakukan itu mendapat respons positif dari pengguna jalan dan pemilik kendaraan bermotor yang melintas.

“Bahkan mereka ada yang memberikan ide agar uang hasil korupsi atau uang para koruptor disita dan digunakan untuk membangun gedung baru KPK. Respons masyarakat cukup positif,” kata Syahrul di Malang, Rabu (27/6).

Menurutnya, pembangunan gedung baru KPK merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Mengingat keinginan KPK untuk menambah personil akan sulit jika masih menggunakan gedung yang ada saat ini. Kebutuhan KPK untuk melakukan penambahan personil seharusnya sejalan dengan pembangunan gedung baru KPK tersebut.

Apalagi rencana pembangunan gedung KPK tersebut sudah diajukan ke DPR sejak 2008 lalu. Namun hingga saat ini belum mendapatkan respons dari DPR. Bahkan DPR, ujar dia, terkesan menggantung rencana pembangunan gedung baru KPK tersebut.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum sangat vital perannya dalam pemberantasan korupsi. Pasang surut juga mengiringi perjalanan KPK selama ini. Termasuk usulan pembangunan gedung baru KPK yang mendapat respons negatif dari DPR.”

Aksi  yang dilakukan PP Otoda itu, kata dia, sebagai bentuk simpati terhadap rencana pembangunan gedung baru KPK yang sepertinya diganjal oleh DPR. Koin yang terkumpul dari aksi tersebut akan diserahkan ke Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk selanjutnya disumbangkan ke KPK.

“Kebutuhan membangun gedung baru tersebut sudah sangat urgent bagi KPK. Dengan kondisi gedung yang ada sekarang, sangat berpengaruh terhadap kinerja KPK,” jelasnya.

Mengingat, lanjut dia, terdapat empat faktor penunjang dalam penegakan hukum yakni substansi, struktur, kultur, dan sarana prasarana. Sehingga, keberadaan gedung baru KPK termasuk dalam penguatan sarana prasarana yang dapat menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi. (Bsi)