Ad-close

Bisnis Indonesia - Bisnis.com


GAS INDUSTRI—Pengusaha desak pemerintah tuntaskan soal kenaikan harga

Compact__mg_0205

 

JAKARTA: Pengusaha mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran ke Istana Negara bila pemerintah tidak mampu menyelesaikan permasalahan penaikan harga dan ketidakpastian pasokan gas ke industri selama ini.
 
Franky Sibarani, Koordinator Forum Lintas Asosiasi Industri, menuturkan pihaknya akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan penaikan harga dan ketidakpastian pasokan gas ke industri yang terjadi selama ini.
 
Dalam surat tersebut, pelaku industri menyampaikan keberatan atas penaikan harga gas yang ditetapkan PGN pada bulan lalu.
 
Menurutnya, bila pemerintah tidak merespons surat yang akan dikirimkan tersebut, pelaku industri mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Istana Negara.
 
“Rencananya, surat itu akan kami kirimkan Jumat, 8 Juni 2012. Kami beri tahu waktu 2 minggu. Bila tidak ada respons, kami akan melakukan demo,” katanya.
 
Pelaku industri mengeluhkan penaikan harga gas industri yang dilakukan secara mendadak oleh PGN. Akibatnya, pihaknya tidak melakukan persiapan khusus atas penaikan harga energi tersebut.
 
Keluhan kedua, ujar Franky, yakni pasokan gas yang selalu tidak sesuai dengan kontrak antara industri dengan pemasok.
Dia menjelaskan penggunaan gas berpengaruh terhadap sekitar 20%—30% dari total biaya produksi industri dalam negeri.
Pada tahun ini, sektor industri mengalami penaikan biaya produksi yang sangat tinggi akibat penaikan upah minimum kerja (UMK) sebesar 30%.
 
“Di tengah kondisi pasar ekspor yang sedang lesu, penaikan harga gas ini akan menambah beban industri sehingga menurunkan daya saing,” ujarnya.(sut)
 
 
 
 

 

Related News

Latest News

Featured News

Discuss: GAS INDUSTRI—Pengusaha desak pemerintah tuntaskan soal kenaikan harga

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi


Ad-close